Menurut anggota panitia anggaran (panggar) Iskak, nilai tunjangan itu harus disesuaikan dengan standar harga makanan di Kabupaten Kediri. “Saya rasa maksimal per hari adalah Rp 7 ribu,” ujarnya kepada Radar Kediri, kemarin.

Seperti diberitakan, jika nilai tunjangan itu disamakan dengan yang diterima PNS pemkot Rp 15 ribu per hari, anggaran yang dibebankan kepada APBD bisa mencapai Rp 54 miliar setahun. Sedangkan jika dialokasikan Rp 10 ribu per hari, mencapai Rp 36 miliar setahun. Sebab, jumlah PNS di Kabupaten Kediri 15 ribu orang. (Baca berita kemarin, Red).

Iskak mengatakan, pemberian tunjangan uang makan tidak bisa disamakan. Sebab, kemampuan keuangan dan kondisi masing-masing daerah berbeda. Karena itu, PNS pemkab tidak boleh iri. Apalagi, pemberian tunjangan harus mempunyai payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari.

Lalu, apakah nilai Rp 7 ribu per hari masih tidak terlalu memberatkan mengingat dalam sebulan akan dibutuhkan Rp 2,1 miliar dan setahun Rp 25,2 miliar? “Itu maksimal. Semua harus melihat kondisi keuangan daerah. Jika memberatkan, harus ditekan sekecil mungkin,” jawab anggota dewan dari PAN ini.

Secara terpisah, anggota komisi B Moh. Takhsis mengatakan, pemberian tunjangan uang makan harus dibarengi dengan output kinerja PNS yang meningkat dan sesuai harapan masyarakat. “Jangan setelah mendapatkan tunjangan, kerjanya tetap tak ada perubahan,” katanya.

Takhsis menyarankan, pemberian tunjangan uang m

jgokhojklfpjlfjplgjk]g;kt[k';y]‘y]y’l]i’li]l’ui]l’ui;